Ponorogo, SENTRAL POST — Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo menggelar kegiatan Sharing Knowledge Pembangunan Zona Integritas (ZI) bertempat di Hotel Amaris, Ponorogo. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai sebagai bagian dari upaya penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kamis (18/12/2025)
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun Joko Karyono dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun Dedy Sasongko, yang memberikan pemaparan terkait strategi dan praktik baik dalam pembangunan Zona Integritas.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Ferri Saragih, S.SiT., M.H., dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh seluruh pegawai terhadap esensi pembangunan Zona Integritas sebagai langkah strategis menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2026.
“Saya berharap seluruh pegawai mampu memahami dan mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas secara konsisten, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dapat mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2026,” ujarnya.
Dalam paparannya, Joko Karyono menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak berhenti pada pencapaian predikat WBK/WBBM, melainkan harus dirawat dan dipertahankan secara berkelanjutan. Menurutnya, kunci utama pembangunan ZI terletak pada komitmen bersama seluruh pegawai, peningkatan kualitas pelayanan, serta inovasi yang berkesinambungan. Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi (monev) yang terukur, pengelolaan manajemen yang baik, serta pemanfaatan media sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, Dedy Sasongko, selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Madiun, memaparkan aspek-aspek utama dalam penilaian Zona Integritas oleh tim penilai eksternal. Ia menyebutkan bahwa peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik, menjadi fokus utama dalam proses penilaian.
“Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan merupakan pondasi yang tidak dapat ditawar dalam pembangunan dan penilaian Zona Integritas,” jelasnya.
Kegiatan Sharing Knowledge ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas langkah-langkah teknis antar unit kerja. Melalui diskusi tersebut, masing-masing satuan kerja diharapkan mampu merumuskan rencana aksi konkret dalam rangka perbaikan pelayanan dan penguatan tata kelola internal.(her/dd)
